Tiga showroom: Cemerlang Mobilindo di Bursa Mobil 3 Kelapa Gading; Cemerlang Jaya Motor di Bursa Mobil Kemayoran dan Cemerlang Jaya Ban di Jl. Cikaret Raya Blok B-F Kompleks Perumahan Nirwana Estate, Cibinong, menjadi saksi keuletan Petrus Edi Widjaja.
TIDAK SENGAJA
Sukses Petrus Edi Wijaya, demikian namanya, muncul dari peristiwa yang tidak disengaja. Suatu waktu, ketika masih konsentrasi pada usaha aksesoris mobil di Depok, pelanggannya datang memperbaiki mobil. Berbagai aksesoris dipesan si pelanggannya untuk melengkapi kendaraan Toyota Coronanya. Banyaknya aksesoris yang dipesan menimbulkan tanya pada Edi. “Mobil ini mau diapain?” tanya dia penasaran. “Saya mau jual lagi,” ujar si pelanggan ringan.
Dari situ pria kelahiran Jakarta, 1 Januari 1967 ini terinspirasi. Mobil itu ditawarnya. Untuk tahu harga yang layak, ia berkonsultasi dengan seorang teman ayahnya yang punya usaha jual-beli mobil bekas. Ia pun mendapat angka Rp 30 juta. “Itu tahun 1994,” katanya ketika dijumpai di showroomnya di Kelapa Gading, Jakarta Barat. Dengan pelanggan tersebut, ia deal Rp 25 juta. Keuntungan Rp 5 juta tanpa susah payah dikantonginya. Ia pun lantas menekuni dengan serius usaha jual-beli mobil bekas yang baginya berprospek cerah. Sejak itu konsentrasi usahanya beralih ke jual-beli mobil bekas.
KERJA CERDAS
Edi menerapkan kerja cerdas yang bersandar pada informasi. Dengan bekal surat kabar dan informasi mulut ke mulut, ia menghimpun data pencari dan penjual mobil. “Kepada yang cari saya telepon seolah-olah mau jual. Misalkan Toyota Corona 1994 mau dijual Rp 33 juta. Lalu saya telepon orang yang mau cari mobil. Saya ajukan harga di atasnya. Atau kalau pencari mobil minta Rp 26 juta, saya bilang ke penjual mobil misalkan harga Rp24 juta,” paparnya.
Sejak itu nama Edi dikenal banyak pihak. Pengalaman di bidang aksesoris dan spare part menguntungkannya untuk menaksir harga beli dan jual mobil. Lebih untung, beli langsung jual atau beli perbaiki lalu jual? “Tergantung, karena kita punya banyak jaringan kita bisa beli dari pedagang atau user. Kalau dari sesama pedagang, ada yang dapat, langsung jual. Ini lebih murah. Ada yang dapat sudah rapih. Karena prospek bagus, saya pajang. Kalau kondisinya enggak bagus, saya masukkan bengkel dulu,” jelasnya.
Edi sendiri lebih memilih beli dan langsung jual. Selain tidak membutuhkan modal yang besar resikonya pun kecil. “Kalau enggak bagus, modal saya enggak bergerak. Cashflow saya bisa macet,” ujarnya.
Pada papan informasi stock di showroomnya di Kelapa Gading tertera 16 unit kendaraan yang disiapkan. Dari Nissan Infiniti 3.0 abu metalik tahun 1997 dengan harga jual Rp 67,5 Juta sampai Toyota Land Cruiser VX 100 biru tua tahun 2000 dengan harga jual Rp 475 juta. Bila keuntungan yang didapat dari setiap transaksi sama dengan pengalaman pertamanya yaitu Rp 5 juta, berarti dengan 16 unit Edi sudah memperoleh Rp 75 juta. Angka ini memang masih perlu dipertanyakan karena tergantung penawaran. Tetapi juga pasti bertambah karena yang ia miliki tiga showroom.
EKSPANSI USAHA
Dunia otomotif ditekuni Edi dari sales spare part mobil pada tahun 1989. Produk tersebut dipasarkannya ke luar Jakarta. Setahun kemudian ia mandiri. Tetapi krisis ekonomi 1990-an memukul usahanya. Ia pun beralih ke usaha aksesoris mobil dari ruko 3 lantai di Margonda Raya 185, Depok, yang sampai sekarang masih dilakukannya.Pada tahun 2002 ia melakukan langkah berani dengan melakukan ekspansi ke Kemayoran, Jakarta Pusat. Empat tahun kemudian menyusul kawasan Kelapa Gading dimasukinya. “Saya sudah sebar informasi dulu ke relasi. Mereka saya support ke lokasi,” ujar aktivis Full Gospel itu.
(Robby Repi)
Sunday, September 23, 2007
Mobil Dinas Menteri Belanda, Mobil Bekas
Apakah kita bisa bercermin dengan news dari teman di Belanda ini??
Setelah gaji dan fasilitas presiden dan wakil-wakil rakyat lebih tinggi daripada Perdana Menteri dan anggota parlemen di negeri sekaya Belanda. Ternyata, fasilitas para menteri ini lebih wah juga.
Orang barangkali akan mafhum, ketika mobil dinas Menteri Kabinet Gotong Royong, Volvo S 90 Executive Automatic, melintas memantulkan kilat cahaya.Maklum, menteri harus dijatah mobil yang representatif menilai Rp743.000.000, yang sebenarnya bisa dipakai untuk menyediakan 4 mobil gres yang lebih rendah hati.
Sikap maklum muncul, mungkin saja karena itu sudah menjadi pemandangan biasa atau karena tidak ada pengetahuan pembanding. Namun, sikap maklum tersebutbisa menguap dan berubah menjadi tanda tanya, ketika ada bahan pembanding yang menggugah nalar sehat.
Di Belanda, salah satu negeri terkaya di dunia dengan pendapatan per Kapita mencapai 22.570 euro, mobil dinas menterinya cuma mobil bekas! Mengapa menteri Indonesia, yang praktis hampir bangkrut dan mayoritas rakyatnya melarat, harus bermewah-mewah?
Mobil dinas yang dipakai Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer (Menteri Urusan Perumahan Rakyat, Tata Ruang, danPengelolaan Lingkungan), Jan Pronk (dulu menteri Kerjasama Pembangunan) adalah mobil bekas (tweedehand) dari menteri pendahulunya, Margreet de Boer.
Pengertian mobil dinas di Belanda ya begitu masa jabatan selesai harus dikembalikan kepada negara, sehingga Mercedes E230 itu kini bisa dipakai oleh Pronk. Tanpa negara harus merogoh brankas untuk membeli mobil baru.
Untuk mobil yang benar-benar sudah tak layak pakai, barulah diadakan mobilbaru. Jenisnya terserah, sesuai selera para menteri. Namun negara membatasibahwa harga mobil itu tidak boleh melebihi 44,54 sen euro per km x usia mesin. Jika usia mesin rata-rata 200.000 km, maka harga untuk mobil dinasmenteri Belanda itu maksimal 89.080 euro. Jika diasumsikan 1 euro = 8.000 maka harga paling mahal mobil tersebut adalah Rp 712.640.000.
Menteri Keuangan Belanda Gerrit Zalm misalnya, dia mengendarai Volvo S80.Sedangkan Menteri Perhubungan dan Perairan Tineke Netelenbos cukup denganVolvo S70. Seri mobil di atas dalam pandangan para 'manajer negara' Belanda sudah dinilai cukup representatif.
Parlemen kita kini terkesan mewah. Gedung DPR Senayan bagai show room mobil mewah. Padahal di Belanda, anggota parlemen tidak mendapat gaji dan tunjangan mobil. Mereka hanya mendapat schadeloosstelling (ganti rugi) yang cekak dan tunjangan yang zakelijk.
"Jatah mobil dinas?" Demikian reaksi pertama Hugo van der
Steenhoven, anggota partai Groenlinks, saat ditanya soal 'sarana mobilitas untuk menunjang tugas wakil rakyat' itu. "Ah, laat me niet lachen, meneer (Jangan membuat saya tertawa, pak.)" kata Van der Steenhoven.
Dijelaskan bahwa anggota parlemen Belanda itu bukan pegawai negara. Jadi jangankan mobil dinas, salaris (gaji) pun tidak ada. Istilah salaries menunjukkan bahwa anggota parlemen berdinas pada pihak tertentu. Sebagai imbalan jerih payah, anggota parlemen menerima apa yang disebut schadeloosstelling alias ganti rugi.
"Anggota parlemen sepatutnya kan independen dan oleh karena itu diatidak berdinas pada pihak manapun," jelas dia.
Jadi untuk urusan mobilitas ke gedung parlemen di Binnenhof (Den Haag),Yang nyata-nyata demi kepentingan negara, itu menjadi tanggung jawab masing-masing anggota parlemen. Apalagi 'mobilitas untuk merawatkonstituen', itu bukan menjadi tanggung jawab dan beban negara melainkan partai darimana mereka berasal. Di sini logika yang dipakai simpel saja: urusan menemui konstituen adalah kepentingan partai, masa negara harus menanggung biayanya?
Negara hanya menyediakan uang ganti transport untuk kepentingan tugas anggota parlemen, besarnya 781,36 euro untuk yang bertempat tinggal dalamradius 10-15 kilometer dari kompleks parlemen Binnenhof (Den Haag),1.093,63 euro untuk radius 15-20 kilometer dan 1.562,72 euro untuk radius lebih dari 20 kilometer. Jumlah tersebut semuanya bruto untuk satu tahun. Untuk yang bertempat tinggal dalam radius 10 kilometer ke bawah, tidak masuk dalam ketentuan tersebut alias tidak mendapat apa-apa.
Makanya banyak anggota parlemen yang ngantor dengan naik trem, sejenis angkutan umum kota mirip kereta api tapi bentuknya lebih kecil. Jan Pronk, kini Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Menteri Urusan Perumahan Rakyat, Tata Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan), malah sering datang naik sepeda.
Demikian hati-hati dan ketatnya Belanda mengelola keuangan negara.Sehingga pada tahun 2001 neraca keuangan negara surplus sampai 7 milyar gulden(mata uang euro belum diberlakukan). Kelebihan tersebut sebagian dikembalikan kepada rakyat sebagai uang surprised di mana tiap-tiap rumah tangga mendapat 100 gulden atau setara 100 kg gula. Sebagiannya lagi dipakai untuk pembayaran utang negara, agar secepatnya berkurang.
Bila anda berkesempatan melancong ke Belanda, tidak ada salahnya mampirsebentar ke kompleks parlemen Binnenhof, di jantung kota Den Haag. Sekalian melakukan 'studi banding' dan setidak-tidaknya anda akan menyaksikan bahwa di halaman gedung parlemen negeri berpenghasilan 22.570 euro per kapita itu, tidak ada ditemukan mobil kelas Jaguar dan sejenisnya.
Bagaimana dengan parlemen kita?
sumber: unknown
Setelah gaji dan fasilitas presiden dan wakil-wakil rakyat lebih tinggi daripada Perdana Menteri dan anggota parlemen di negeri sekaya Belanda. Ternyata, fasilitas para menteri ini lebih wah juga.
 |
Sikap maklum muncul, mungkin saja karena itu sudah menjadi pemandangan biasa atau karena tidak ada pengetahuan pembanding. Namun, sikap maklum tersebutbisa menguap dan berubah menjadi tanda tanya, ketika ada bahan pembanding yang menggugah nalar sehat.
Di Belanda, salah satu negeri terkaya di dunia dengan pendapatan per Kapita mencapai 22.570 euro, mobil dinas menterinya cuma mobil bekas! Mengapa menteri Indonesia, yang praktis hampir bangkrut dan mayoritas rakyatnya melarat, harus bermewah-mewah?
Mobil dinas yang dipakai Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer (Menteri Urusan Perumahan Rakyat, Tata Ruang, danPengelolaan Lingkungan), Jan Pronk (dulu menteri Kerjasama Pembangunan) adalah mobil bekas (tweedehand) dari menteri pendahulunya, Margreet de Boer.
Pengertian mobil dinas di Belanda ya begitu masa jabatan selesai harus dikembalikan kepada negara, sehingga Mercedes E230 itu kini bisa dipakai oleh Pronk. Tanpa negara harus merogoh brankas untuk membeli mobil baru.
Untuk mobil yang benar-benar sudah tak layak pakai, barulah diadakan mobilbaru. Jenisnya terserah, sesuai selera para menteri. Namun negara membatasibahwa harga mobil itu tidak boleh melebihi 44,54 sen euro per km x usia mesin. Jika usia mesin rata-rata 200.000 km, maka harga untuk mobil dinasmenteri Belanda itu maksimal 89.080 euro. Jika diasumsikan 1 euro = 8.000 maka harga paling mahal mobil tersebut adalah Rp 712.640.000.
Menteri Keuangan Belanda Gerrit Zalm misalnya, dia mengendarai Volvo S80.Sedangkan Menteri Perhubungan dan Perairan Tineke Netelenbos cukup denganVolvo S70. Seri mobil di atas dalam pandangan para 'manajer negara' Belanda sudah dinilai cukup representatif.
Parlemen kita kini terkesan mewah. Gedung DPR Senayan bagai show room mobil mewah. Padahal di Belanda, anggota parlemen tidak mendapat gaji dan tunjangan mobil. Mereka hanya mendapat schadeloosstelling (ganti rugi) yang cekak dan tunjangan yang zakelijk.
"Jatah mobil dinas?" Demikian reaksi pertama Hugo van der
Steenhoven, anggota partai Groenlinks, saat ditanya soal 'sarana mobilitas untuk menunjang tugas wakil rakyat' itu. "Ah, laat me niet lachen, meneer (Jangan membuat saya tertawa, pak.)" kata Van der Steenhoven.
Dijelaskan bahwa anggota parlemen Belanda itu bukan pegawai negara. Jadi jangankan mobil dinas, salaris (gaji) pun tidak ada. Istilah salaries menunjukkan bahwa anggota parlemen berdinas pada pihak tertentu. Sebagai imbalan jerih payah, anggota parlemen menerima apa yang disebut schadeloosstelling alias ganti rugi.
"Anggota parlemen sepatutnya kan independen dan oleh karena itu diatidak berdinas pada pihak manapun," jelas dia.
Jadi untuk urusan mobilitas ke gedung parlemen di Binnenhof (Den Haag),Yang nyata-nyata demi kepentingan negara, itu menjadi tanggung jawab masing-masing anggota parlemen. Apalagi 'mobilitas untuk merawatkonstituen', itu bukan menjadi tanggung jawab dan beban negara melainkan partai darimana mereka berasal. Di sini logika yang dipakai simpel saja: urusan menemui konstituen adalah kepentingan partai, masa negara harus menanggung biayanya?
Negara hanya menyediakan uang ganti transport untuk kepentingan tugas anggota parlemen, besarnya 781,36 euro untuk yang bertempat tinggal dalamradius 10-15 kilometer dari kompleks parlemen Binnenhof (Den Haag),1.093,63 euro untuk radius 15-20 kilometer dan 1.562,72 euro untuk radius lebih dari 20 kilometer. Jumlah tersebut semuanya bruto untuk satu tahun. Untuk yang bertempat tinggal dalam radius 10 kilometer ke bawah, tidak masuk dalam ketentuan tersebut alias tidak mendapat apa-apa.
Makanya banyak anggota parlemen yang ngantor dengan naik trem, sejenis angkutan umum kota mirip kereta api tapi bentuknya lebih kecil. Jan Pronk, kini Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Menteri Urusan Perumahan Rakyat, Tata Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan), malah sering datang naik sepeda.
 |
Demikian hati-hati dan ketatnya Belanda mengelola keuangan negara.Sehingga pada tahun 2001 neraca keuangan negara surplus sampai 7 milyar gulden(mata uang euro belum diberlakukan). Kelebihan tersebut sebagian dikembalikan kepada rakyat sebagai uang surprised di mana tiap-tiap rumah tangga mendapat 100 gulden atau setara 100 kg gula. Sebagiannya lagi dipakai untuk pembayaran utang negara, agar secepatnya berkurang.
Bila anda berkesempatan melancong ke Belanda, tidak ada salahnya mampirsebentar ke kompleks parlemen Binnenhof, di jantung kota Den Haag. Sekalian melakukan 'studi banding' dan setidak-tidaknya anda akan menyaksikan bahwa di halaman gedung parlemen negeri berpenghasilan 22.570 euro per kapita itu, tidak ada ditemukan mobil kelas Jaguar dan sejenisnya.
Bagaimana dengan parlemen kita?
sumber: unknown
''Naval Architect''
(Suara Pembaruan, 3 September 1996)
Kiranya tepat tahun 1996 dicanangkan sebagai tahun bahari khususnya bila dikaitkan dengan tekad pemerintah untuk mengembangkan kawasan timur Indonesia (KTI) dan penetapan sektor kelautan (GBHN 1993) sebagai salah satu sektor unggulan (leading sector) dalam pembangunan jangka panjang (PJP) II. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kenyataan geografis, karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah lebih kurang 8 juta km2 (luas daratan 2 juta km2 dan luas perairan 6 juta km2), serta pengalaman historis sebagai bangsa bahari.
Terdapat dua hal menarik yang patut dikaji berkaitan dengan tahun bahari 1996, mengingat penulis adalah seorang insinyur perkapalan (naval architect). Pertama adalah persoalan kecelakaan kapal laut (khususnya yang menimpa kapal-kapal penumpang) dan kedua adalah persoalan impor kapal ikan asing.
Berita tentang kecelakaan kapal laut menghiasi berbagai harian nasional, khususnya pada akhir 1995 dan sepanjang awal tahun 1996. Misalnya, kecelakaan yang terjadi di perairan Selat Bali pada jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, kecelakaan yang menimpa KM Gurita di perairan Aceh dan terakhir kecelakaan yang menimpa KM Agape II di perairan Teluk Tomini.
Bila diteliti dengan saksama, kecelakaan tersebut umumnya disebabkan oleh dua hal. Yaitu, kenyataan bahwa kondisi kapal yang kurang layak laut (unseaworthiness) dan karena faktor alam (cuaca yang sangat buruk). Penyebab kecelakaan KM Gurita, sesuai dengan pengisahan para korban dan berbagai pihak, adalah faktor fisik kapal yang sesungguhnya kurang layak laut, mengingat usia kapal sudah tua, kurang terawat dan kualitas pergerakan kapal di gelombang (seakeeping quality) yang buruk. Selain itu juga karena faktor cuaca yang sangat buruk pada saat kejadian, seperti dipaparkan Mahkamah Pelayaran. Sementara itu musibah yang menimpa KM Agape II lebih disebabkan oleh faktor cuaca buruk.
Musibah yang menelan korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit itu, kecuali musibah KM Agape II, menyadarkan kita semua betapa penting dan mendesaknya berbagai upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki prosedur keselamatan pelayaran yang berlaku selama ini. Ibaratnya, bila sebuah pesawat terbang meng-alami kecelakaan maka seluruh seri pesawat yang sama harus diselidiki guna memastikan tingkat keamanannya. Demikian pula semestinya bila kecelakaan menimpa sebuah kapal laut.
Kegiatan ini seyogianya melibatkan berbagai pihak, antara lain instansi pemerintah terkait, perusahaan pengoperasi kapal dan juga masyarakat pengguna jasa khususnya dalam rangka perbaikan disiplin penumpang kapal. Penyelidikan penyebab kecelakaan hendaknya melahirkan suatu rekomendasi tentang prosedur pengoperasian kapal penumpang.
Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan terhadap seluruh kapal penumpang yang dioperasikan di Tanah Air untuk memastikan bahwa kapal-kapal tersebut telah memenuhi prosedur keamanan dan keselamatan yang ditetapkan, sehingga layak dioperasikan untuk mengangkut penumpang. Termasuk satu hal yang terpen-ting dan sangat mendesak adalah pemisahan pintu masuk/keluar antara penumpang dan kendaraan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, penumpang tidur di dalam kendaraan selama pelayaran sehingga dikhawatirkan akan mempersulit proses penyelamatan bila terjadi musibah laut.
Subscribe to:
Comments (Atom)